MA Darus Salam – 16 April 2026 | Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ciamis mengadakan sosialisasi operasional Mess Pemerintah Daerah (Pemda) Ciamis pada hari Selasa, 14 April 2026. Acara yang berlangsung di area Mess Pemda tersebut dihadiri oleh sejumlah perwakilan unsur pemerintah, tokoh masyarakat, serta warga sekitar yang memiliki kepentingan langsung dengan pengelolaan fasilitas tersebut. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Bapenda untuk menjelaskan peran strategis Mess Pemda dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menegaskan komitmen pemerintah kabupaten dalam mengoptimalkan aset publik.
Rapat dimulai dengan sambutan Kepala Bapenda Ciamis, Aef Saefuloh, yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Mess Pemda. “Mess Pemda tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas akomodasi bagi pegawai pemerintah, melainkan juga dapat menjadi sumber pendapatan tambahan yang signifikan bila dikelola secara profesional,” ujar Saefuloh. Ia menambahkan bahwa Bapenda telah menyiapkan regulasi internal yang mendukung optimalisasi pendapatan dari penyewaan ruang, fasilitas makan, serta layanan tambahan lainnya.
Selanjutnya, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis, Heryan Rusyandi, memaparkan potensi pariwisata lokal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemanfaatan Mess Pemda. Rusyandi menyoroti bahwa Mess tersebut berlokasi strategis, dekat dengan objek wisata alam dan budaya di wilayah Ciamis, sehingga dapat dijadikan basis akomodasi bagi wisatawan, pelaku usaha kreatif, serta delegasi yang datang ke daerah. Ia mengusulkan program paket wisata terintegrasi yang melibatkan Mess Pemda sebagai akomodasi utama, sekaligus meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak layanan.
Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BP2D), Endang Haris Juandana, menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektoral antara Bapenda, Dinas Pariwisata, dan Badan Promosi dapat membuka peluang kemitraan dengan pihak swasta. Endang mengusulkan skema public‑private partnership (PPP) yang memungkinkan pengelolaan Mess Pemda secara bersama-sama, di mana pihak swasta dapat memberikan investasi untuk renovasi, peningkatan standar layanan, dan pemasaran, sementara pemerintah tetap mengawasi dan memperoleh bagian pendapatan yang disepakati.
Dalam sesi tanya‑jawab, perwakilan warga sekitar mengungkapkan keprihatinan terkait kebisingan dan keamanan selama masa operasional Mess. Pihak Bapenda menanggapi dengan menjelaskan bahwa prosedur manajemen lingkungan dan keamanan telah diintegrasikan dalam SOP (Standard Operating Procedure) terbaru. Selain itu, rencana pemasangan sistem CCTV, patroli keamanan 24 jam, serta penetapan jam operasional yang memperhatikan kepentingan warga menjadi bagian dari komitmen untuk menjaga kenyamanan masyarakat sekitar.
Sejumlah tokoh masyarakat, termasuk Ketua RT setempat, menyoroti pentingnya pelibatan komunitas dalam proses pengambilan keputusan. Mereka mengusulkan pembentukan forum koordinasi yang melibatkan perwakilan warga, Bapenda, dan Dinas terkait secara periodik. Forum ini diharapkan dapat menjadi wadah dialog terbuka, menampung masukan, serta meninjau kinerja operasional Mess secara berkelanjutan, sehingga potensi konflik dapat diminimalisir.
Selain menekankan aspek ekonomi, sosialisasi juga membahas kontribusi Mess Pemda terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan fasilitas yang memadai, pegawai pemerintah dapat mengakses akomodasi yang nyaman saat melakukan tugas dinas di luar kabupaten, mengurangi beban biaya perjalanan, dan meningkatkan efisiensi kerja. Hal ini secara tidak langsung mendukung produktivitas aparatur pemerintah, yang pada gilirannya dapat mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah.
Acara ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Bapenda, Dinas Pariwisata, dan BP2D mengenai rencana aksi jangka pendek dan menengah. Kesepakatan mencakup renovasi fasilitas mess, peluncuran paket wisata terintegrasi, serta pembentukan forum koordinasi warga. Dengan langkah-langkah konkret tersebut, diharapkan Mess Pemda tidak hanya menjadi fasilitas akomodasi, melainkan juga motor penggerak peningkatan PAD Kabupaten Ciamis, sekaligus memperkuat sinergi antar lembaga pemerintahan dan masyarakat.
