MA Darus Salam – Jakarta, 16 April 2026 – Pemerintah terus mempercepat transformasi pengelolaan pendapatan daerah melalui sinergi lintas sektor. Pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Jasa Raharja menegaskan komitmennya untuk mempermudah warga bayar pajak mudah dengan memanfaatkan teknologi digital.
Acara yang dihadiri oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, serta para kepala daerah dari seluruh provinsi ini menyoroti pentingnya inovasi dalam proses pemungutan pajak. Forum bertema “Akselerasi Transformasi dan Implementasi Pemungutan Pajak” menampung diskusi strategis mengenai integrasi sistem pembayaran, peningkatan layanan daring, serta kolaborasi antara institusi publik dan swasta.
Jasa Raharja, sebagai lembaga asuransi sosial yang mengelola dana kecelakaan lalu lintas, mengumumkan peluncuran platform pembayaran pajak berbasis aplikasi mobile yang terhubung langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak. Platform tersebut memungkinkan wajib pajak mengakses riwayat pembayaran, mengisi formulir elektronik, serta melakukan transaksi secara real‑time tanpa harus mengunjungi kantor pajak.
Berikut rangkaian fitur utama yang ditawarkan dalam aplikasi tersebut:
- Registrasi mandiri menggunakan KTP elektronik dan verifikasi dua faktor.
- Integrasi data kependudukan dan kepemilikan kendaraan untuk menghitung pajak secara otomatis.
- Pilihan metode pembayaran melalui transfer bank, e‑wallet, maupun QR‑code.
- Pemberitahuan otomatis tentang jatuh tempo, denda, dan bukti pembayaran yang dapat diunduh.
- Layanan bantuan chat 24/7 yang didukung AI untuk menjawab pertanyaan umum.
Ketua Direksi Jasa Raharja, Budi Santoso, menekankan bahwa kemudahan akses ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga memperluas basis penerimaan daerah. “Dengan memanfaatkan infrastruktur digital yang sudah kami miliki untuk layanan asuransi, kami dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah. Bayar pajak mudah menjadi realita yang dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat,” ujarnya.
Pihak Direktorat Jenderal Pajak menilai kolaborasi ini sebagai langkah strategis untuk mencapai target penerimaan pajak nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020‑2024. Menurut Kepala Direktorat Jenderal Pajak, Dr. Siti Aisyah, integrasi sistem akan meminimalkan kebocoran data dan meningkatkan akurasi laporan keuangan daerah.
Selain itu, Rakornas 2026 membahas tantangan teknis yang masih dihadapi, seperti interoperabilitas antara sistem legacy dan platform baru, serta kebutuhan pelatihan bagi aparat pajak di tingkat daerah. Pemerintah berkomitmen menyediakan dana khusus untuk upgrade infrastruktur TI serta program sertifikasi digital bagi petugas pajak.
Dalam sesi tanya jawab, beberapa gubernur mengungkapkan harapan agar aplikasi ini dapat diintegrasikan dengan sistem pembayaran retribusi daerah, sehingga satu pintu layanan publik dapat melayani berbagai jenis pembayaran, mulai dari pajak kendaraan bermotor, PBB, hingga retribusi pasar.
Implementasi awal diperkirakan akan dimulai pada kuartal ketiga 2026, dengan pilot project di lima provinsi terpilih: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Selama fase pilot, Jasa Raharja akan menyediakan dukungan teknis, pelatihan bagi petugas, serta kampanye edukasi publik melalui media sosial dan kanal televisi daerah.
Pengalaman Jasa Raharja dalam mengelola dana asuransi sosial selama lebih dari tiga dekade menjadi aset penting dalam menjamin keamanan transaksi. Sistem keamanan berlapis, termasuk enkripsi end‑to‑end dan monitoring fraud berbasis AI, akan melindungi data pribadi wajib pajak.
Secara keseluruhan, inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak hingga 15 persen dalam dua tahun pertama, sekaligus mengurangi beban administratif bagi kantor pajak. Dengan memanfaatkan teknologi yang sudah terbukti handal, transformasi layanan publik menjadi lebih inklusif, transparan, dan responsif.
Ke depan, Jasa Raharja berencana memperluas layanan digitalnya ke bidang lain, seperti pembayaran denda lalu lintas dan klaim asuransi kecelakaan, menjadikan satu ekosistem terpadu untuk seluruh kebutuhan warga. Langkah ini menegaskan posisi Jasa Raharja sebagai pionir inovasi layanan publik di Indonesia.
Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor teknologi, proses bayar pajak mudah akan menjadi standar baru dalam pelayanan publik, memberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
