MA Darus Salam – Pemerintah Kabupaten Pati kembali menegaskan komitmennya dalam menghadapi ancaman kekeringan yang semakin mengkhawatirkan. Pada rapat koordinasi nasional yang diselenggarakan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengajukan proposal pembangunan sebanyak 379 titik pompanisasi. Usulan ini sekaligus mencakup perbaikan serta pembangunan infrastruktur irigasi teknis dan tersier yang dianggap krusial untuk menjaga produktivitas lahan pertanian di wilayah tersebut.
Risma Ardhi Chandra menyampaikan bahwa data hidrologi terbaru menunjukkan penurunan curah hujan yang signifikan selama tiga tahun terakhir. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya cadangan air tanah serta berkurangnya pasokan air untuk keperluan irigasi. Dengan menambah titik pompanisasi, diharapkan petani dapat memperoleh akses air yang lebih stabil, terutama pada musim kemarau panjang yang kini menjadi pola umum.
Usulan 379 titik pompanisasi tidak bersifat sembarangan. Setiap lokasi telah dipilih berdasarkan analisis kebutuhan air, potensi sumber daya air tanah, serta ketersediaan jaringan distribusi yang ada. Tim teknis Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pati bekerja sama dengan ahli hidrologi dan perencana irigasi untuk memetakan titik-titik strategis yang dapat mengoptimalkan penggunaan air tanpa menimbulkan dampak negatif pada lingkungan.
Selain penambahan pompa, proposal tersebut juga mencakup perbaikan irigasi teknis, seperti saluran utama, kanal distribusi, dan struktur kontrol aliran. Upaya perbaikan ini bertujuan mengurangi kehilangan air akibat kebocoran serta meningkatkan efisiensi distribusi ke lahan pertanian. Di samping itu, pembangunan irigasi tersier, yang meliputi jaringan pipa kecil dan saluran pengumpul di tingkat desa, akan mempermudah petani dalam mengakses air langsung ke kebun mereka.
Dalam rapat tersebut, perwakilan Kementerian Pertanian menanggapi usulan dengan positif. Mereka menegaskan bahwa program pompanisasi merupakan bagian integral dari strategi nasional mitigasi kekeringan. Kementerian berjanji akan meninjau proposal secara menyeluruh, termasuk aspek finansial, teknis, dan keberlanjutan lingkungan, sebelum memberikan alokasi anggaran.
Anggaran yang dibutuhkan untuk realisasi 379 titik pompanisasi diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Pati telah menyiapkan rencana pendanaan yang menggabungkan dana APBD, bantuan dari pemerintah pusat, serta potensi kerjasama dengan lembaga keuangan dan investor swasta yang tertarik pada sektor agribisnis berkelanjutan.
Para petani di wilayah Pati menyambut baik inisiatif ini. Mereka berharap bahwa peningkatan infrastruktur air akan menurunkan risiko gagal panen serta meningkatkan hasil pertanian, khususnya pada komoditas utama seperti padi, jagung, dan kedelai. Beberapa kelompok tani bahkan telah menyusun rencana diversifikasi tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering, dengan mengandalkan pasokan air yang lebih terjamin.
Namun, tidak semua pihak menganggap usulan ini tanpa tantangan. Beberapa ahli lingkungan memperingatkan tentang potensi over‑extraction atau penarikan air tanah yang berlebihan, yang dapat menurunkan muka air tanah secara jangka panjang. Oleh karena itu, dalam implementasinya, pemantauan rutin dan regulasi yang ketat akan menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan ekosistem.
Risma Ardhi Chandra menekankan pentingnya sinergi antar lembaga. Ia mengajak Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta lembaga penelitian untuk berkolaborasi dalam penyusunan kebijakan pengelolaan air yang holistik. Dengan pendekatan terintegrasi, diharapkan program pompanisasi tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga menjadi pondasi bagi ketahanan pangan dan ekonomi daerah.
Jika proposal disetujui, proses pembangunan diperkirakan akan dimulai pada kuartal berikutnya, dengan prioritas pada titik‑titik yang paling kritis. Seluruh tahapan, mulai dari survei lapangan, pengadaan peralatan, hingga pelatihan petani dalam penggunaan sistem pompanisasi modern, akan dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah Kabupaten berkomitmen untuk melaporkan perkembangan secara transparan kepada publik melalui portal resmi dan pertemuan komunitas.
Kesimpulannya, langkah Pemkab Pati mengusulkan 379 titik pompanisasi menunjukkan respons proaktif terhadap perubahan iklim dan ancaman kekeringan yang nyata. Dengan dukungan Kementerian Pertanian, sinergi lintas sektor, serta partisipasi aktif petani, inisiatif ini berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperkuat ketahanan air dan meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan.
