MA Darus Salam – Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan kembali bahwa Harga LPG 3 kilogram tidak pernah dinaikkan oleh pemerintah sejak program alih minyak tanah ke LPG dimulai pada tahun 2006. Pernyataan tersebut disampaikan pada Senin (20/4/2026) di kantor Kementerian ESDM, sebagai upaya memberi kepastian kepada masyarakat mengenai harga produk bersubsidi yang menjadi kebutuhan pokok.
Bahlil menyatakan dengan tegas, “Kalau untuk LPG 3 kilogram, sejak LPG diterapkan tahun 2006 atau 2007 sampai dengan sekarang, belum pernah kita naikkan harga dari pemerintah.” Ia menambahkan bahwa apabila konsumen merasakan kenaikan Harga LPG di tingkat ritel, hal itu lebih disebabkan oleh praktik harga yang dilakukan oleh distributor dan pangkalan, bukan kebijakan pemerintah.
Dalam beberapa bulan terakhir, muncul persepsi bahwa Harga LPG mengalami lonjakan tajam, bahkan mencapai Rp25.000 per tabung. Menurut Bahlil, lonjakan tersebut merupakan hasil “permainan harga” di tingkat distribusi. Ia menegaskan kembali bahwa harga subsidi yang ditetapkan pemerintah berkisar antara Rp17.000 hingga Rp18.000 per tabung, dan semua upaya penetapan harga tersebut bertujuan agar subsidi sampai kepada rakyat yang paling membutuhkan.
Pada awal tahun 2025, Kementerian ESDM melakukan penataan kembali rantai distribusi LPG 3 kilogram. Penataan ini meliputi audit kepatuhan distributor, penegakan regulasi harga, serta pengawasan ketat pada pangkalan penjualan. Langkah tersebut diambil setelah muncul laporan adanya selisih harga yang signifikan antara harga yang ditetapkan pemerintah dengan harga jual di lapangan.
Hasil penataan tersebut menunjukkan adanya celah pada mekanisme distribusi. Beberapa distributor memanfaatkan selisih antara harga subsidi dan harga pasar untuk menambah margin keuntungan, sementara pangkalan terkadang menambah markup tanpa koordinasi dengan regulator. Bahlil mengakui adanya polemik pada periode tersebut, namun menegaskan bahwa penertiban sudah selesai dan harga kembali berada pada kisaran yang ditetapkan.
Selain menyoroti peran distributor, Bahlil menekankan pentingnya edukasi konsumen. Ia mengajak masyarakat untuk lebih cermat memeriksa harga sebelum membeli, serta melaporkan praktik penipuan harga kepada otoritas terkait. “Kami terus meningkatkan pengawasan, termasuk penggunaan teknologi digital untuk memantau pergerakan harga secara real time,” ujar Bahlil.
Penetapan Harga LPG tetap menjadi bagian penting dalam kebijakan energi nasional. Pemerintah berupaya menjaga kestabilan harga bahan bakar rumah tangga, terutama di tengah fluktuasi harga energi global yang dapat mempengaruhi biaya produksi dan distribusi. Dengan menjaga Harga LPG tetap terjangkau, pemerintah berharap dapat menekan beban ekonomi rumah tangga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah analis pasar menilai bahwa kebijakan penetapan Harga LPG yang konsisten memberikan sinyal positif bagi sektor industri domestik. Stabilitas harga memungkinkan produsen peralatan masak berbahan LPG untuk merencanakan produksi jangka panjang tanpa khawatir perubahan biaya bahan bakar. Di sisi lain, konsumen memperoleh kepastian dalam perencanaan anggaran bulanan.
Namun, tantangan tetap ada. Distribusi di wilayah terpencil masih menghadapi kendala logistik, yang dapat menyebabkan variasi harga di daerah tersebut. Pemerintah berjanji akan memperkuat infrastruktur distribusi, termasuk peningkatan jaringan transportasi dan penyediaan fasilitas penyimpanan yang memadai.
Secara keseluruhan, pernyataan Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga Harga LPG tetap stabil dan terjangkau sejak 2006. Upaya penataan distribusi serta pengawasan ketat diharapkan dapat menekan praktik spekulasi harga di tingkat distributor dan pangkalan. Masyarakat diharapkan dapat menikmati manfaat subsidi tanpa harus menanggung beban kenaikan harga yang tidak beralasan.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap kebijakan energi nasional dan memastikan bahwa subsidi energi tetap tepat sasaran, mendukung kesejahteraan rumah tangga, serta memperkuat stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
