MA Darus Salam – 17 April 2026 | Gubernur Wakil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), KGPAA Paku Alam X, secara resmi membuka Jambore Sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) DIY 2026 pada Kamis, 16 April 2026. Upacara pembukaan berlangsung di kawasan BUMDES Maju Mandiri, Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, dengan mengusung tema “Berdaya Bermartabat”. Acara direncanakan berlangsung selama dua hari, yakni 16 dan 17 April, dan menjadi ajang penting untuk memperkuat kapasitas relawan sosial di wilayah DIY.
Prosesi pembukaan ditandai dengan permainan tradisional otok‑otok yang dipimpin oleh Wakil Gubernur, didampingi oleh Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, serta Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih. Momen simbolis tersebut bukan sekadar ritual, melainkan upaya menegaskan nilai kebersamaan dan kearifan lokal dalam setiap langkah pembangunan sosial.
Dalam sambutan resminya, Wagub DIY menegaskan bahwa kebijakan sosial tidak boleh terfokus semata pada distribusi bantuan materiil. “Jambore ini bukan sekadar kegiatan rekreatif atau konsolidasi biasa, melainkan sebuah proses pembelajaran untuk memperkuat kapasitas PSKS agar dapat bergerak dalam satu tujuan yang terhubung dan saling percaya,” tegas Paku Alam X. Pernyataan ini mencerminkan visi pemerintah daerah yang mengedepankan pemberdayaan subjek sosial, bukan hanya penerima manfaat.
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti, menyampaikan apresiasi kepada para peserta yang ia sebut “pahlawan kemanusiaan”. Ia mengingatkan pentingnya semangat gotong‑royong sebagai dasar bangsa, serta berharap semangat tersebut terus menyala dalam hati anggota PSKS DIY untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih, memberikan gambaran lengkap tentang peserta jambore. Beragam elemen pekerja sosial hadir, mulai dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH), anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana), hingga pendamping jaminan sosial. Keterlibatan mereka menandakan sinergi lintas sektor yang diperlukan untuk mengatasi tantangan kesejahteraan di daerah.
Berbagai aksi nyata dijadwalkan selama dua hari jambore, antara lain:
- Penyaluran Bantuan Sosial: Simbolik penyerahan bantuan senilai Rp334.500.000 kepada tiga Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) – LKS Islam, LKS Amalunaja, dan LKS Rumah Yatim Kelor.
- Aksi Lingkungan: Penanaman simbolis 400 bibit pohon, termasuk pohon nangka, sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian alam di Bejiharjo.
- Layanan Kesehatan Gratis: Pemeriksaan kesehatan umum bekerja sama dengan Kimia Farma, pemeriksaan mata bersama Optik Elora, serta aksi donor darah yang digelar bersama Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Gunungkidul.
- Edukasi dan Sosial: Sarasehan kesehatan jiwa bersama Pusat Rehabilitasi Yakkum, lomba cerdas cermat tentang kesejahteraan sosial, serta aksi bersih‑bersih tempat ibadah.
Selain agenda utama, Dinas Sosial DIY juga melaporkan serangkaian kegiatan pra‑acara yang telah dilaksanakan sejak Januari hingga Maret 2026. Kegiatan tersebut meliputi khitanan massal untuk 30 anak, pembagian sembako kepada lansia, serta santunan kepada 500 anak yatim piatu di berbagai wilayah DIY. Upaya‑upaya ini menjadi landasan bagi keberhasilan jambore, menegaskan bahwa persiapan jangka panjang diperlukan untuk mencapai dampak yang berkelanjutan.
Selama dua hari pelaksanaan, para relawan tidak hanya berpartisipasi dalam sesi teoritis, melainkan juga terlibat langsung dalam aksi lapangan. Penanaman pohon, pemeriksaan kesehatan, serta distribusi bantuan dilakukan secara kolektif, menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi arena pembelajaran praktis bagi peserta untuk mengasah kompetensi teknis dan interpersonal.
Wagub DIY menegaskan kembali pentingnya mengintegrasikan pelatihan keterampilan sosial dengan nilai‑nilai budaya lokal. Menurutnya, pendekatan yang menggabungkan kearifan tradisional dengan metodologi modern dapat meningkatkan efektivitas program‑program kesejahteraan, sekaligus memperkuat rasa identitas dan kebanggaan daerah.
Jambore ini juga menjadi platform bagi pemerintah daerah untuk meninjau kembali kebijakan sosial yang ada, mengidentifikasi celah‑celah implementasi, dan merumuskan strategi perbaikan berbasis data lapangan. Diskusi panel yang melibatkan akademisi, praktisi, dan tokoh masyarakat menjadi bagian penting dalam proses evaluasi kebijakan.
Dengan berakhirnya Jambore Sosial PSKS DIY 2026, diharapkan para relawan kembali ke wilayah masing‑masing dengan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi yang lebih kuat. Dampak yang diharapkan tidak hanya terbatas pada peningkatan layanan sosial, tetapi juga pada terbentuknya jaringan solidaritas yang lebih luas di antara komunitas sosial DIY.
Secara keseluruhan, acara pembukaan dan pelaksanaan Jambore Sosial PSKS DIY 2026 menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengubah paradigma kebijakan sosial dari sekadar pemberian bantuan menjadi pemberdayaan yang berkelanjutan. Dengan dukungan tokoh‑tokoh kunci, sinergi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat, DIY berada pada posisi yang lebih baik untuk mengatasi tantangan kesejahteraan di masa depan.
