MA Darus Salam – 17 April 2026 | Pada Rabu, 15 April 2026, Bupati Gunungkidul, Endah, secara resmi melantik Panji Ngadio sebagai Direktur Operasional PT BPR Bank Daerah Gunung Kidul (Bank BDG). Prosesi pelantikan dilaksanakan di kantor Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Nyalanusantara, dengan suasana khidmat dan dihadiri oleh Wakil Bupati Joko Parwoto, Sekretaris Daerah, serta jajaran kepala perangkat daerah dan direksi BUMD terkait.
Dalam sambutannya, Bupati Endah menegaskan bahwa proses pelantikan ini merupakan hasil dari tahapan yang panjang, transparan, terbuka, dan profesional. Pemilihan Panji Ngadio telah melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) serta memperoleh rekomendasi resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Endah menambahkan bahwa mekanisme tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan tata kelola yang baik pada institusi keuangan milik daerah.
Endah menyoroti peran strategis Bank BDG sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan di Kabupaten Gunungkidul. “Bank BDG harus menjadi lokomotif yang membawa masyarakat menuju kemandirian dan kesejahteraan, serta mampu membebaskan masyarakat dari jeratan ekonomi tidak sehat dengan memberikan akses permodalan yang adil,” ujarnya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa bank daerah diharapkan tidak sekadar menjadi lembaga pemberi pinjaman, melainkan menjadi katalisator pertumbuhan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, serta pengusaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
Fokus utama yang diharapkan dari Bank BDG meliputi pemberian kredit mikro dengan bunga kompetitif, penyediaan layanan perbankan digital yang mudah diakses, serta pendampingan usaha bagi para pelaku UMKM. Endah menekankan pentingnya bank daerah dalam memperkuat potensi lokal, khususnya dengan menyesuaikan produk dan layanan sesuai karakteristik ekonomi wilayah Gunungkidul yang mayoritas berbasis pertanian, perkebunan, dan kerajinan tangan.
Sebagai Direktur Operasional yang baru, Panji Ngadio diingatkan bahwa tanggung jawabnya tidak hanya terbatas pada urusan teknis operasional. “Peran direktur operasional adalah penjaga utama dalam manajemen risiko, peningkatan kualitas layanan, dan memastikan bahwa seluruh roda bisnis berjalan secara efektif, efisien, dan terintegrasi,” kata Endah. Panji Ngadio diminta untuk memimpin tim operasional dalam menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat, memperkuat sistem pengendalian internal, serta meningkatkan kepuasan nasabah melalui inovasi layanan.
Endah juga menekankan pentingnya penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di setiap lini operasional Bank BDG. Prinsip‑prinsip tersebut meliputi:
- Transparansi: penyampaian informasi yang jelas dan akurat kepada pemangku kepentingan.
- Akuntabilitas: pertanggungjawaban atas setiap keputusan dan tindakan.
- Tanggung jawab: komitmen untuk memenuhi kewajiban sosial dan ekonomi.
- Independensi: kebebasan dalam pengambilan keputusan tanpa intervensi yang tidak semestinya.
- Kewajaran: perlakuan adil terhadap semua nasabah dan pemangku kepentingan.
Penerapan GCG diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap Bank BDG, meningkatkan kualitas layanan, serta menurunkan risiko kegagalan operasional. Endah menegaskan bahwa kepatuhan pada prinsip‑prinsip tersebut menjadi dasar bagi bank untuk beroperasi secara berkelanjutan dan berkontribusi pada pembangunan daerah.
Selain menekankan aspek teknis, Bupati Endah mengajak seluruh jajaran Bank BDG untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa kemajuan bank tidak dapat dicapai hanya oleh direksi, melainkan membutuhkan semangat gotong royong dan kebersamaan dari seluruh elemen, termasuk karyawan, nasabah, dan mitra bisnis. “Saya yakin dengan semangat kebersamaan, kita mampu membawa PT BPR Bank Daerah Gunung Kidul menjadi lembaga keuangan yang sehat, kuat, dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Gunungkidul,” pungkasnya.
Pelantikan Panji Ngadio menandai babak baru bagi Bank BDG, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam memperkuat fondasi ekonomi lokal. Dengan dukungan kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan UMKM, penerapan GCG yang ketat, serta sinergi antara pemerintah dan lembaga keuangan, diharapkan Bank BDG dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketergantungan pada kredit informal, dan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Kesimpulannya, pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah strategis untuk memperkuat peran bank daerah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Keberhasilan inisiatif ini akan sangat bergantung pada pelaksanaan kebijakan yang konsisten, pengawasan yang ketat, serta kolaborasi lintas sektor yang mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi.
