MA Darus Salam – 17 April 2026 | Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati kembali menegaskan komitmen untuk mempercepat solusi atas keluhan petani terkait distribusi pupuk subsidi. Ketua Komisi B, Muslihan, menuturkan bahwa langkah konkret sudah diambil dengan meningkatkan koordinasi bersama Kementerian Pertanian serta menuntut respons cepat dari Dinas Pertanian Kabupaten Pati.
Komisi B DPRD Pati menyoroti bahwa pemerintah pusat telah menyediakan mekanisme sederhana bagi petani yang memiliki lahan untuk memperoleh pupuk subsidi hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sistem ini terintegrasi dalam basis data pertanian nasional, sehingga tidak memerlukan dokumen tambahan yang rumit. Muslihan menambahkan, “Dari kementerian disampaikan bahwa petani yang memiliki lahan bisa mendapatkan pupuk subsidi cukup dengan KTP karena sudah terintegrasi dalam sistem. Tidak perlu prosedur yang berbelit.”
Untuk memastikan kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif di lapangan, Komisi B mengusulkan beberapa langkah strategis:
- Penguatan komunikasi intensif antara DPRD Kabupaten Pati, Kementerian Pertanian, dan Dinas Pertanian setempat.
- Pembentukan tim respons cepat yang bertugas menindaklanjuti keluhan petani dalam waktu 48 jam.
- Penyederhanaan prosedur pendaftaran dan distribusi pupuk dengan mengandalkan data KTP serta peta lahan pertanian.
- Pelatihan bagi petugas Dinas Pertanian agar dapat mengoperasikan sistem terintegrasi secara optimal.
Muslihan menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak, termasuk pihak swasta dan lembaga keuangan, dalam memperlancar alur distribusi pupuk. “Jika sudah terdaftar melalui sistem dengan KTP dan memiliki lahan, maka kebutuhan pupuknya harus segera dipenuhi,” ujarnya. Ia berharap mekanisme distribusi tidak lagi menjadi hambatan bagi petani, melainkan menjadi fasilitator peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Pati.
Selain menuntut penyederhanaan prosedur, Komisi B juga menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap penyaluran pupuk subsidi. Hal ini bertujuan agar bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan atau penumpukan stok di pihak tertentu. Muslihan menambahkan, “Kami akan terus memantau implementasi kebijakan di lapangan, memastikan bahwa regulasi yang ada diikuti secara konsisten dan transparan.”
Upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi petani Pati, tetapi juga bagi daerah sekitarnya yang bergantung pada sektor pertanian. Dengan akses pupuk yang lebih mudah dan cepat, petani dapat meningkatkan hasil panen, menurunkan biaya produksi, serta berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.
Kesimpulannya, Komisi B DPRD Pati bertekad menjadikan akses pupuk subsidi sebagai prioritas utama, melalui koordinasi lintas lembaga, penyederhanaan prosedur berbasis KTP, serta pengawasan yang ketat. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menghilangkan kendala birokrasi, mempercepat distribusi, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Pati.
