MA Darus Salam – 18 April 2026 | JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan telah menjadwalkan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau yang lebih dikenal dengan Sukuk Negara pada Selasa, 21 April 2026. Lelang ini merupakan bagian penting dari upaya memenuhi target pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026, sekaligus memperkuat pasar obligasi syariah domestik.
Target indikatif lelang ditetapkan sebesar Rp12 triliun, dengan fleksibilitas bagi pemerintah untuk menyesuaikan volume penerbitan sesuai kondisi pasar. Dalam skenario paling optimal, jumlah yang dimenangkan dapat mencapai dua kali lipat dari target indikatif, yaitu hingga Rp24 triliun, asalkan terdapat minat kuat dari investor. Penetapan harga dan alokasi hasil lelang akan dilakukan secara terbuka pada hari yang sama, dengan settlement dijadwalkan pada 23 April 2026 (T+2).
Untuk lelang kali ini, pemerintah menawarkan tiga seri Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN‑S) dan lima seri Project Based Sukuk (PBS). Rincian seri yang akan dibuka meliputi:
- SPNS01062026
- SPNS12102026
- SPNS03022027
- PBS030
- PBS040
- PBSG002 (Green Sukuk)
- PBS034
- PBS038
Semua seri tersebut merupakan reopening dengan jatuh tempo beragam, mulai dari Juni 2026 hingga Desember 2049. Khusus seri PBSG002, pemerintah kembali memperkenalkan Green Sukuk di pasar perdana domestik sebagai wujud komitmen pendanaan proyek ramah lingkungan, melengkapi penerbitan Green Sukuk yang sebelumnya telah diluncurkan di pasar global dan domestik.
Lelang akan dilaksanakan secara open auction dengan metode multiple price, artinya setiap penawar dapat menawarkan harga berbeda dan penetapan harga akhir akan menyesuaikan penawaran terendah yang masih memenuhi kuota. Bank Indonesia ditunjuk sebagai agen lelang, dengan jam buka pukul 09.00 WIB dan penutupan pada pukul 11.00 WIB. Hasil lelang akan diumumkan pada hari yang sama, memberikan kepastian cepat bagi semua pihak yang terlibat.
Partisipasi dalam lelang terbuka bagi investor individu maupun institusi melalui Dealer Utama yang telah ditunjuk pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga diperbolehkan ikut serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat memperluas basis investor, meningkatkan likuiditas, serta menurunkan biaya pendanaan bagi negara.
Dari sisi struktur hukum, pemerintah menggunakan akad syariah Ijarah Sale and Lease Back untuk seri SPN‑S dan Ijarah Asset to be Leased untuk seri PBS, sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN‑MUI). Underlying asset SBSN berasal dari Barang Milik Negara serta proyek atau kegiatan APBN 2026 yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memastikan bahwa setiap sukuk didukung oleh aset riil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Fleksibilitas jumlah penerbitan menjadi salah satu keunggulan utama lelang ini. Pemerintah menegaskan kemampuan untuk menyesuaikan volume penerbitan, baik lebih besar maupun lebih kecil dari target indikatif, dengan pertimbangan kondisi pasar, permintaan investor, serta kebutuhan pembiayaan negara. Pendekatan ini memungkinkan penyesuaian cepat terhadap dinamika ekonomi makro serta menjaga kestabilan fiskal.
Secara keseluruhan, lelang Sukuk Negara sebesar Rp12 triliun pada 21 April 2026 tidak hanya menjadi mekanisme penting untuk mendanai APBN 2026, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk mengembangkan pasar keuangan syariah Indonesia. Dengan melibatkan berbagai jenis seri, termasuk Green Sukuk, pemerintah berupaya mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan ke dalam kebijakan fiskal. Keberhasilan lelang ini akan menjadi indikator kuat atas minat investor domestik dan internasional terhadap instrumen keuangan berbasis syariah Indonesia, sekaligus menegaskan komitmen negara dalam mengoptimalkan sumber pembiayaan yang berkelanjutan.
Dengan demikian, para pelaku pasar diharapkan dapat mempersiapkan penawaran mereka secara matang, memanfaatkan peluang diversifikasi portofolio, dan berkontribusi pada pencapaian target pembiayaan negara. Lelang ini menandai langkah signifikan dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah, sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia ke depan.
