MA Darus Salam – Pada akhir Desember 2025, Program Permakanan Lansia yang disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) resmi dihentikan. Keputusan ini berdampak langsung pada lebih dari seribu lansia yang tinggal di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Sebelumnya, para penerima manfaat memperoleh paket makanan bergizi setiap bulan yang menjadi penopang utama kebutuhan gizi mereka.
Penghentian program tersebut menimbulkan kepanikan di kalangan keluarga dan tokoh masyarakat setempat. Banyak orang tua mengaku kini harus mencari alternatif pemenuhan kebutuhan gizi tanpa dukungan pemerintah. “Kami sangat mengandalkan paket makanan itu selama bertahun‑tahun. Tanpa bantuan itu, hidup kami menjadi semakin sulit,” ujar salah satu penerima manfaat yang tidak ingin disebutkan namanya.
Pemerintah daerah menjanjikan bahwa Program Permakanan Lansia akan bertransformasi menjadi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dikelola oleh Satuan Penyelenggaraan Program Gizi (SPPG). Namun, hingga saat ini, proses transisi belum terealisasi. Staf Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Pangandaran mengungkapkan bahwa masih ada kendala administratif dan pendanaan yang menghambat pelaksanaan MBG.
Berikut beberapa dampak yang dirasakan oleh para lansia di Pangandaran sejak penghentian Program Permakanan Lansia:
- Kekurangan asupan protein dan mikronutrien penting, meningkatkan risiko penyakit kronis.
- Ketergantungan pada bantuan keluarga yang seringkali tidak mencukupi.
- Penurunan kualitas hidup dan meningkatnya rasa kesepian karena tidak lagi ada kunjungan rutin petugas distribusi.
Para aktivis sosial lokal juga mengkritik lambatnya respon pemerintah pusat. “Kami mengerti adanya restrukturisasi program, tetapi tidak ada komunikasi yang jelas kepada masyarakat. Ini menimbulkan ketidakpastian yang tidak perlu,” kata Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Pangandaran, Budi Santoso.
Di sisi lain, pihak Kemensos menyatakan bahwa penghentian Program Permakanan Lansia merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran dan penyesuaian kebijakan nasional. Mereka menegaskan bahwa program MBG akan segera diluncurkan dengan mekanisme yang lebih terintegrasi, melibatkan kerja sama antar‑instansi serta lembaga non‑pemerintah.
Namun, proses persiapan MBG masih berada pada tahap perencanaan. SPPG belum mengumumkan jadwal resmi pelaksanaan, dan masih diperlukan alokasi dana tambahan. Sementara itu, beberapa organisasi masyarakat sipil menawarkan solusi sementara, seperti pembagian paket makanan melalui donasi dan kerjasama dengan kelompok tani setempat.
Berikut rangkuman langkah yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan untuk mengatasi krisis gizi lansia di Pangandaran:
- Mengaktifkan kembali distribusi makanan darurat selama masa transisi.
- Menjalin kemitraan dengan LSM yang memiliki jaringan distribusi makanan di wilayah pesisir.
- Mempercepat prosedur administratif untuk peluncuran Program Makan Bergizi Gratis.
- Memberikan pelatihan gizi kepada keluarga penerima manfaat agar dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa kejadian ini menjadi sinyal perlunya evaluasi menyeluruh atas program kesejahteraan sosial. “Kebijakan harus responsif terhadap kebutuhan paling rentan, terutama lansia. Jika tidak, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan menurun,” ujar Dr. Siti Marlina, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.
Sejauh ini, belum ada tanggal pasti kapan MBG akan mulai beroperasi di Pangandaran. Sementara itu, para lansia dan keluarganya tetap menanti solusi konkret yang dapat menjamin kecukupan gizi mereka. Pemerintah daerah dan pusat diharapkan dapat mempercepat proses transisi demi menghindari dampak negatif yang lebih luas.
Dengan situasi yang masih belum pasti, penting bagi semua pihak—pemerintah, LSM, dan masyarakat—untuk berkolaborasi dalam menyediakan bantuan gizi yang berkelanjutan. Hanya dengan upaya bersama, kesejahteraan lansia di Pangandaran dapat terjaga dan terhindar dari ancaman kelaparan serta penurunan kesehatan yang signifikan.
