MA Darus Salam – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) pada Sabtu, 18 April 2026, menegaskan bahwa pencabutan PBPH dilakukan atas dasar pertimbangan objektif terkait tata kelola kehutanan. Direktorat Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan, Ardi Risman, memaparkan bahwa sejumlah perusahaan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam izin, sehingga tindakan pencabutan dianggap perlu.
Berikut adalah rangkuman utama pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan PBPH:
- Tidak adanya kegiatan fisik di lokasi proyek selama lebih dari enam bulan.
- Keterlambatan atau tidak lengkapnya laporan periodik kepada Kemen LHK.
- Pengabaian standar teknis dalam penanaman dan perawatan bibit.
- Pelanggaran terhadap peraturan perundang‑undangan terkait pengelolaan hutan.
- Ketidaksesuaian antara rencana kerja yang diijinkan dan realisasi di lapangan.
Selain faktor internal perusahaan, Kemen LHK menambahkan bahwa kebijakan pencabutan PBPH juga merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola perizinan secara keseluruhan. Pemerintah daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam memantau implementasi izin, memastikan bahwa setiap proyek kehutanan memberikan kontribusi nyata bagi pemulihan ekosistem dan mitigasi perubahan iklim.
Langkah ini juga dipicu oleh respons terhadap bencana hidrometeorologi yang melanda tiga provinsi di Sumatera, termasuk Sumatera Utara. Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir menimbulkan kerusakan signifikan pada hutan dan lahan pertanian. Kemen LHK menilai bahwa penertiban izin yang tidak produktif dapat membuka ruang bagi upaya rehabilitasi yang lebih terkoordinasi, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan lebih lanjut.
Ardi Risman menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. “Kami berharap pemerintah daerah, khususnya di Sumatera Utara, dapat memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan kebijakan ini. Kolaborasi yang solid akan memastikan bahwa pencabutan izin tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga menjadi titik awal bagi penataan kembali tata kelola hutan yang lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Dalam konteks regulasi, pencabutan PBPH didasarkan pada Undang‑Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan serta Peraturan Pemerintah No. 45/2015 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Hutan. Kemen LHK menegaskan bahwa setiap pelanggaran yang terbukti dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk pencabutan izin, denda, atau bahkan tindakan hukum perdata.
Pengawasan lebih lanjut akan difokuskan pada daerah yang memiliki konsentrasi izin PBPH tinggi serta wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi. Pemerintah berencana melakukan inspeksi lapangan secara periodik, mengoptimalkan penggunaan teknologi satelit untuk memantau aktivitas hutan, serta memperkuat kapasitas tim pengawasan di tingkat provinsi.
Secara keseluruhan, langkah pencabutan PBPH mencerminkan komitmen Kemen LHK dalam menegakkan prinsip good governance di sektor kehutanan. Dengan menyingkirkan perusahaan yang tidak memenuhi standar, diharapkan sumber daya hutan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam upaya penanggulangan perubahan iklim dan mitigasi bencana alam.
Ke depan, Kemen LHK akan terus mengawasi pelaksanaan kebijakan ini, sambil membuka ruang dialog dengan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa penataan tata kelola kehutanan berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan.
