MA Darus Salam – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menargetkan penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang Bantuan Operasional (BOP) RT senilai Rp25 juta per unit selesai dalam tiga minggu ke depan. Langkah itu diambil di tengah pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Semarang yang sedang meninjau total alokasi BOP RT sebesar Rp265,7 miliar.
Agustina menegaskan bahwa tujuan regulasi bukan sekadar formalitas, melainkan memperkuat dampak sosial yang sudah dirasakan warga sejak tahun pertama pelaksanaannya. Menurutnya, dana BOP RT telah menjadi katalis bagi kegiatan posyandu, kerja bakti, serta program kebersihan lingkungan di tingkat RT.
Manfaat konkrit yang muncul di lapangan
- Posyandu yang lebih rutin dan berkualitas – Dengan dukungan operasional, kader posyandu dapat mengadakan kegiatan lebih sering, membeli timbangan anak, dan menyediakan makanan tambahan bagi balita.
- Revitalisasi kerja bakti – Setiap RT dapat mengadakan kerja bakti berkala dengan peralatan lengkap, mulai dari sapu, gerobak sampah, hingga cat untuk perbaikan fasilitas umum.
- Program “Semarang Bersih” – Dana dipakai untuk pemilahan sampah di sumber, perawatan saluran irigasi kecil, serta pengurangan titik rawan banjir di lingkungan.
Ketua RT 02 RW 03 Kelurahan Bambankerep, Sutriyoso, menyampaikan bahwa BOP memungkinkan pembelian perlengkapan kerja bakti dan penyelenggaraan lomba kebersihan antar‑RW, meningkatkan antusiasme warga. Sementara ketua RT 03 RW 05, Wahab Syaroni, menambahkan bahwa posyandu kini lebih teratur, bayi dan balita rutin ditimbang, dan ibu‑ibu merasa puas.
Serapan dana mencapai 95,6 persen
Agustina mencatat bahwa dari total 10.621 RT, sebanyak 10.157 RT telah menerima dan memanfaatkan BOP, menghasilkan tingkat serapan 95,6 %. Hanya 4,4 % RT yang tidak mengambil dana, biasanya karena memiliki kas mandiri. Sisa anggaran yang belum terserap hanya sekitar Rp5,46 miliar (2,1 % dari total), menandakan efisiensi alokasi.
“Jika program ini tidak bermanfaat, tingkat penolakan akan jauh lebih tinggi. Fakta bahwa hampir seluruh RT mengakses dana dan menggunakannya untuk kegiatan yang menyentuh warga adalah bukti paling nyata,” ujar Agustina.
Menanggapi kritik Pansus
Anggota Pansus DPRD, Dini Inayati (Fraksi PKS), menanyakan indikator makro seperti penurunan stunting, DBD, atau pengelolaan sampah secara signifikan. Pemerintah kota tidak menolak kritik tersebut, melainkan berkomitmen memperkuat indikator makro di masa depan.
Namun, kota menegaskan bahwa dampak mikro sudah terasa: peningkatan partisipasi posyandu membantu deteksi dini stunting, kerja bakti mengurangi genangan air penyebab nyamuk DBD, dan pemilahan sampah mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir.
“Manfaat makro membutuhkan waktu lebih lama, tetapi fondasi yang kami bangun lewat posyandu, kebersihan, dan gotong‑royong sangat penting,” tambah Agustina.
Perwal baru sebagai penyempurnaan fleksibilitas
Target penyelesaian Perwal dalam tiga minggu bukan berarti program sebelumnya gagal, melainkan responsivitas terhadap aspirasi warga yang menginginkan fleksibilitas lebih, misalnya dalam batas nilai pembelian barang atau penggunaan dana untuk infrastruktur kecil seperti perbaikan drainase.
“Kami sedang menelaah usulan penggunaan dana untuk pasir atau semen guna perbaikan drainase kecil, tanpa menimbulkan tumpang tindih dengan dinas teknis,” jelas Agustina.
Dengan tingkat serapan tinggi, testimoni positif dari ketua RT, dan komitmen penyempurnaan regulasi, program BOP RT di Semarang menunjukkan bahwa ia bukan sekadar seremonial, melainkan investasi sosial yang mulai menuai hasil. Tantangan ke depan tetap pada pengukuran dampak makro dan penyempurnaan mekanisme pelaporan, namun fondasi yang terbentuk melalui kegiatan mikro memberikan harapan bagi peningkatan kualitas hidup warga di tingkat lingkungan.
Secara keseluruhan, percepatan Perwal BOP RT Semarang dalam tiga minggu menegaskan tekad pemerintah kota untuk memastikan setiap rupiah berfungsi sebagai alat perubahan nyata, sekaligus menyiapkan kerangka kerja yang lebih fleksibel demi keberlanjutan program.
