MA Darus Salam – 16 April 2026 | Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menempatkan layanan kebutuhan dasar masyarakat sebagai pilar utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Jawa Barat 2027 yang digelar pada Rabu, 15 April 2026, di Gedung Pakuan, Kota Bandung.
Acara Musrenbang ini mempertemukan perwakilan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, serta unsur swasta untuk bersama‑sama menyusun prioritas pembangunan lima tahun ke depan. Dalam kesempatan itu, Dedi Mulyadi menyoroti empat bidang utama yang menjadi fokus pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, keberlanjutan dan kualitas layanan di keempat sektor tersebut menjadi ukuran keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warga Jawa Barat.
“Pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah diakses, jaringan infrastruktur yang menghubungkan seluruh pelosok, serta ekonomi yang inklusif merupakan fondasi bagi masyarakat yang sejahtera,” ujar Gubernur di depan para peserta. Ia menambahkan bahwa RKPD 2027 akan memuat target kuantitatif dan kualitatif yang jelas untuk masing‑masing bidang, serta mekanisme pemantauan yang transparan.
Berikut rangkuman poin‑poin utama yang disampaikan Dedi Mulyadi dalam Musrenbang RKPD 2027:
- Pendidikan: Peningkatan akses ke pendidikan dasar hingga menengah, revitalisasi fasilitas sekolah di daerah terpencil, serta penguatan program beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.
- Kesehatan: Pengembangan jaringan puskesmas dan rumah sakit kelas D, peningkatan kualitas layanan gawat darurat, serta program pencegahan penyakit menular melalui kampanye kesehatan berbasis komunitas.
- Infrastruktur: Perluasan jaringan jalan provinsi, rehabilitasi jalan rusak, pembangunan jembatan penyeberangan, serta pengembangan transportasi publik yang ramah lingkungan di wilayah perkotaan dan pedesaan.
- Ekonomi: Stimulus bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penyediaan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta penguatan sektor pertanian melalui teknologi tepat guna.
Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan agenda tersebut. Ia mengingatkan bahwa alokasi anggaran harus disesuaikan dengan prioritas yang telah disepakati bersama, serta harus dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme evaluasi periodik.
Selain menyoroti bidang‑bidang layanan dasar, Dedi Mulyadi menyinggung pula peran digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik. “Kita akan memperluas layanan e‑government, mempercepat proses perizinan secara online, dan memanfaatkan data terbuka untuk mengidentifikasi daerah‑daerah yang masih tertinggal,” ujarnya. Langkah ini diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, sekaligus mempercepat respons pemerintah terhadap kebutuhan warga.
Musrenbang RKPD 2027 juga menjadi ajang untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diungkapkan melalui forum dialog terbuka. Beberapa tokoh masyarakat mengusulkan penambahan program pelatihan digital bagi pemuda, peningkatan fasilitas olahraga di daerah pinggiran, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan yang melibatkan komunitas lokal. Gubernur menanggapi bahwa usulan‑usulan tersebut akan dipertimbangkan dalam penyusunan dokumen akhir RKPD, asalkan dapat terintegrasi dengan rencana strategis provinsi.
Dalam menutup sesi, Dedi Mulyadi mengingatkan bahwa keberhasilan RKPD 2027 tidak hanya bergantung pada kebijakan tertulis, melainkan pada implementasi yang konsisten dan akuntabel. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen pada transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan program.
Dengan menempatkan layanan kebutuhan dasar sebagai prioritas utama, pemerintah Jawa Barat berharap dapat menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan indeks pembangunan manusia, serta memperkuat daya saing ekonomi regional. Rencana kerja 2027 ini diharapkan menjadi landasan bagi provinsi yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan.
Kesimpulannya, Musrenbang RKPD Jawa Barat 2027 menegaskan arah pembangunan yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi sebagai layanan dasar yang tak tergantikan. Komitmen Gubernur Dedi Mulyadi untuk menyalurkan sumber daya secara tepat, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memanfaatkan teknologi digital menjadi faktor kunci dalam mewujudkan visi Jawa Barat yang lebih sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat.
