MA Darus Salam – 16 April 2026 | Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menegaskan kebijakan penting pada Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PKB Kabupaten Pati yang digelar di Hotel Gitrary, Kamis 16 April 2026. Dalam sambutan pembukaannya, ia menyoroti dua agenda utama: larangan total pungutan di semua sekolah negeri dan pengalihan program wisata pendidikan ke destinasi dalam daerah. Kedua langkah itu dirancang untuk mengurangi beban finansial orang tua serta menggerakkan roda ekonomi lokal, khususnya sektor UMKM.
Larangan pungutan di sekolah negeri dikeluarkan dalam edaran resmi pemerintah daerah yang menyatakan bahwa tidak ada satupun jenis biaya tambahan yang boleh dipungut melalui komite sekolah, yayasan, atau pihak ketiga manapun. “Kemarin kami sosialisasikan tidak boleh ada pungutan‑pungutan di sekolah negeri, apapun alasannya. Untuk komite dan yang lainnya sudah kita keluarkan edaran untuk dilarang,” tegas Risma Ardhi Chandra. Kebijakan ini diharapkan menutup celah praktik informal yang selama ini menjadi beban tambahan bagi keluarga, sekaligus menegaskan prinsip pendidikan yang bebas biaya.
Sebagai bagian dari strategi ekonomi kreatif, Plt. Bupati juga menginstruksikan agar semua kegiatan wisata belajar diarahkan ke tempat‑tempat wisata dalam Kabupaten Pati. “Kami arahkan agar wisata siswa cukup di dalam daerah saja. Ini supaya ekonomi lokal bergerak, UMKM kita bisa ikut merasakan dampaknya,” ujarnya. Dengan mengoptimalkan objek wisata alam, budaya, dan kuliner setempat, diharapkan aliran dana wisata akan lebih banyak mengalir ke pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di sekitar sekolah‑sekolah.
Untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah daerah merumuskan serangkaian langkah operasional, antara lain:
- Penyebaran edaran larangan pungutan ke seluruh kepala sekolah dan komite sekolah dalam tiga hari kerja.
- Pembentukan tim monitoring yang terdiri dari dinas pendidikan, dinas sosial, dan perwakilan PKB untuk melakukan inspeksi random.
- Penyusunan daftar rekomendasi destinasi wisata edukatif yang memenuhi standar keamanan dan nilai edukatif.
- Pemberian insentif berupa bantuan promosi digital kepada UMKM yang berpartisipasi dalam paket wisata sekolah.
- Penyusunan modul pelatihan bagi guru dalam merancang itinerary wisata berbasis kurikulum.
Langkah‑langkah tersebut diharapkan dapat meminimalisir potensi penyelewengan serta memastikan bahwa manfaat ekonomi benar‑benar sampai ke pelaku usaha lokal. Selain itu, pemerintah daerah menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur penunjang, mengingat beberapa rute wisata masih mengalami kendala teknis dan administratif, seperti kurangnya fasilitas parkir, jaringan listrik yang belum memadai, serta prosedur perizinan yang berbelit.
Risma Ardhi Chandra menutup pertemuan dengan menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang adil dan ekonomi yang berkelanjutan. Ia mengajak semua pemangku kepentingan—orang tua, guru, pelaku UMKM, dan aparat pemerintah—untuk bersinergi demi mewujudkan Kabupaten Pati yang lebih mandiri secara ekonomi dan lebih unggul dalam kualitas pendidikan. Dengan komitmen bersama, diharapkan beban biaya tambahan dapat dihapus, sementara potensi wisata lokal menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
