MA Darus Salam – Wakil Wali Kota Banjar, Supriana, menorehkan langkah penting dalam dinamika politik lokal dengan mengajukan diri sebagai calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Banjar periode 2026-2031. Keputusan ini menempatkannya dalam persaingan langsung melawan petahana, menambah ketegangan dalam proses internal partai.
Pada Sabtu, 18 April 2026, Musyawarah Cabang (Muscab) PKB di Aula Toserba Pajajaran menghasilkan empat nama yang diusulkan menjadi calon Ketua DPC Kota Banjar. Keempat kandidat tersebut dipilih melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan delegasi partai, tokoh masyarakat, serta unsur-unsur kader PKB setempat. Daftar lengkap calon Ketua DPC meliputi:
- Supriana – Wakil Wali Kota Banjar
- Petahana – Ketua DPC PKB Banjar saat ini
- Nama Candidat 3 – Tokoh senior PKB
- Nama Kandidat 4 – Aktivis muda PKB
Supriana, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Banjar, memiliki latar belakang administratif yang kuat serta rekam jejak dalam program pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Sebelum terpilih menjadi wakil wali kota pada periode 2021-2026, ia pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat, serta aktif dalam organisasi kemasyarakatan yang fokus pada pemberdayaan ekonomi lokal.
Pengajuan Supriana sebagai calon Ketua PKB Banjar menimbulkan beragam respons di kalangan anggota partai. Sebagian melihat kehadirannya sebagai sinyal pembaruan dan harapan untuk memperkuat basis massa partai di wilayah tersebut. Mereka menilai pengalaman eksekutif Supriana dapat menjadi aset penting dalam mengoptimalkan strategi kampanye serta memperluas jaringan politik PKB di tingkat kota.
Namun, tidak sedikit pula yang mengkritik langkah tersebut, mengingat persaingan dengan petahana dapat memecah belah faksi internal. Petahana, yang telah memimpin DPC selama dua periode, mengklaim keberhasilan dalam memperluas keanggotaan partai dan meningkatkan partisipasi dalam pemilihan legislatif daerah. Ia menekankan pentingnya kontinuitas kepemimpinan untuk menjaga stabilitas organisasi.
Dalam pernyataannya, Supriana menegaskan komitmennya untuk “mewujudkan PKB Banjar yang lebih inklusif, responsif, dan pro‑rakyat”. Ia menyoroti perlunya reformasi struktural, peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana partai, serta strategi komunikasi yang lebih modern untuk menjangkau generasi muda. Supriana PKB Banjar menambahkan bahwa agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian dan UMKM, akan menjadi prioritas utama jika terpilih.
Proses musyawarah tersebut juga menjadi ajang bagi partai untuk menilai kesiapan kadernya menghadapi tantangan politik mendatang, terutama menjelang Pilkada 2026. Dengan posisi strategis sebagai Wakil Wali Kota, Supriana memiliki keunggulan dalam hal akses kebijakan publik serta jaringan luas di antara pejabat daerah, yang diyakini dapat memperkuat posisi PKB dalam koalisi pemerintahan daerah.
Para pengamat politik menilai bahwa persaingan ini mencerminkan fenomena umum di partai-partai lokal, di mana aspirasi kader muda bersaing dengan kader senior yang telah lama menguasai struktur internal. “Kita sedang menyaksikan proses demokratis internal yang sehat, meskipun berpotensi menimbulkan friksi,” ujar Dr. Rina Santoso, dosen ilmu politik Universitas Padjadjaran. “Jika dikelola dengan baik, kompetisi ini dapat menghasilkan kepemimpinan yang lebih adaptif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.”
Selain itu, dinamika ini juga dipantau oleh partai-partai lain di Jawa Barat, mengingat PKB memiliki basis pemilih yang signifikan di wilayah Banjar. Keberhasilan atau kegagalan Supriana dalam memperoleh kursi kepemimpinan dapat memengaruhi aliansi politik di tingkat kabupaten dan provinsi, terutama dalam konteks koalisi pemerintahan yang melibatkan PKB, Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Selama Muscab, delegasi partai melakukan pemungutan suara tertutup untuk menentukan calon terpilih. Meskipun hasil akhir belum diumumkan secara resmi, laporan awal menunjukkan persaingan yang ketat, dengan Supriana memperoleh dukungan signifikan dari fraksi muda serta anggota kader yang menginginkan perubahan arah kebijakan partai.
Jika Supriana berhasil mengamankan kursi Ketua DPC, ia berpotensi mengarahkan PKB Banjar ke strategi baru yang menekankan kolaborasi lintas sektoral, pengembangan program sosial‑ekonomi, serta peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, petahana diperkirakan tidak akan mundur begitu saja, melainkan akan menggalang kembali dukungan melalui jaringan lama serta aliansi strategis dalam partai.
Persaingan internal ini juga memberikan pelajaran penting bagi partai lain tentang pentingnya regenerasi kepemimpinan dan penyesuaian strategi politik dengan perubahan demografis pemilih. Bagi warga Banjar, dinamika ini menjadi indikasi bahwa pilihan politik di tingkat kota semakin beragam, memberikan ruang bagi calon-calon yang memiliki visi dan misi yang jelas untuk mengemukakan aspirasi mereka.
Secara keseluruhan, kontestasi antara Supriana dan petahana dalam pemilihan Ketua PKB Kota Banjar 2026-2031 mencerminkan proses demokratis internal yang dinamis, sekaligus menandai titik balik dalam struktur kepemimpinan partai di tingkat kota. Hasil akhir akan memberikan gambaran tentang arah kebijakan PKB Banjar ke depan, serta dampaknya terhadap lanskap politik regional Jawa Barat.
