MA Darus Salam – 16 April 2026 | Gaji ke-13 menjadi salah satu penghasilan tambahan yang paling ditunggu-tunggu oleh aparatur sipil negara (ASN) setiap akhir tahun. Tak terkecuali bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang selama ini masih meraba-raba haknya terkait tunjangan ini. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kepastian melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026, yang secara tegas menyatakan bahwa PPPK berhak menerima gaji ke-13 pada tahun 2026.
PP No.9/2026 tidak hanya mengatur Tunjangan Hari Raya (THR), melainkan juga menegaskan bahwa semua aparatur negara, termasuk PPPK, termasuk dalam kategori yang berhak atas gaji ke-13. Dalam definisinya, PPPK adalah warga negara Indonesia yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan tugas pemerintahan, atau menduduki jabatan khusus. Meskipun statusnya berbasis kontrak, PPPK tetap masuk dalam lingkup ASN bersama PNS, CPNS, TNI, Polri, dan pejabat negara.
Berita resmi menyebutkan, “Jawabannya: ya, PPPK dipastikan menerima gaji ke-13 pada tahun 2026.” Keputusan ini diambil karena PP No.9/2026 secara eksplisit mencakup seluruh aparatur negara tanpa membedakan status kepegawaian tetap atau kontrak. Dengan begitu, hak-hak finansial PPPK kini berada pada posisi yang setara dengan PNS.
Komponen utama yang membentuk gaji ke-13 meliputi tiga unsur penting:
- Gaji pokok
- Tunjangan melekat
- Tunjangan kinerja, yang dapat mencapai 100% bagi ASN pusat, TNI, Polri, dan hakim
Untuk PPPK yang bertugas di daerah, mekanisme pemberian tetap mengikuti ketentuan yang sama, namun besaran totalnya akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan tetap berkeadilan tanpa memberatkan keuangan daerah yang memiliki perbedaan pendapatan.
Berikut ini merupakan kisaran gaji pokok PPPK yang menjadi dasar perhitungan gaji ke-13, dikelompokkan menurut golongan:
| Golongan | Gaji Pokok (Rp) |
|---|---|
| I | 1.938.500 |
| II | 2.116.900 |
| III | 2.206.500 |
| IV | 2.299.800 |
| V | 2.511.500 |
| VI | 2.742.800 |
| VII | 2.858.800 |
| VIII | 2.979.700 |
| IX | 3.203.600 |
| X | 3.339.100 |
| XI | 3.480.300 |
| XII | 3.627.500 |
| XIII | 3.781.000 |
| XIV | 3.940.900 |
| XV | 4.107.600 |
| XVI | 4.281.400 |
| XVII | 4.462.500 |
Angka‑angka di atas hanyalah gaji pokok; total gaji ke-13 yang akan diterima PPPK akan lebih tinggi setelah ditambahkan tunjangan melekat dan tunjangan kinerja. Pada praktiknya, pemerintah daerah dapat menyesuaikan totalnya tergantung pada kondisi keuangan daerah masing‑masing, sehingga terdapat variasi nominal yang dapat dirasakan oleh PPPK di wilayah yang berbeda.
Penerapan gaji ke-13 bagi PPPK memiliki dampak signifikan. Secara ekonomi, tambahan ini membantu menstabilkan keuangan keluarga, terutama menjelang masa-masa penting seperti kembali ke sekolah, persiapan liburan, atau kebutuhan mendesak lainnya. Dari sisi motivasi kerja, kejelasan hak finansial meningkatkan rasa keadilan dan kepuasan kerja, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan kinerja dan produktivitas ASN secara keseluruhan.
Namun, tidak semua daerah memiliki kapasitas fiskal yang sama. Pemerintah pusat telah menyiapkan pedoman agar masing‑masing daerah dapat mengalokasikan dana gaji ke-13 secara proporsional tanpa mengorbankan program penting lainnya. Koordinasi antara kementerian keuangan, kementerian pendayagunaan aparatur negara, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci sukses pelaksanaan kebijakan ini.
Secara keseluruhan, pengesahan PP No.9 Tahun 2026 menegaskan bahwa PPPK memiliki hak setara dalam memperoleh gaji ke-13, menyatukan semua unsur aparatur negara dalam satu payung kebijakan yang adil. Bagi PPPK, kepastian ini bukan sekadar tambahan penghasilan, melainkan simbol pengakuan resmi atas kontribusi mereka dalam pelayanan publik.
Dengan demikian, PPPK dapat menantikan pembayaran gaji ke-13 pada tahun 2026, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kebijakan ini diharapkan menjadi landasan bagi peningkatan kesejahteraan ASN dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem kepegawaian negara.
