MA Darus Salam – 17 April 2026 | Pemerintah Indonesia resmi mengumumkan kebijakan nasional yang memungkinkan pemilik kendaraan bekas memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa harus menyertakan KTP pemilik lama. Kebijakan ini, yang awalnya diuji coba di Jawa Barat pada Maret 2026, kini diterapkan secara serentak di seluruh gerai Samsat mulai April 2026. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak serta menertibkan data kendaraan bermotor secara bertahap.
Inisiatif ini muncul sebagai respons atas kesulitan yang sering dihadapi pembeli kendaraan bekas. Banyak transaksi jual‑beli tidak disertai penyerahan KTP pemilik pertama, sehingga proses balik nama dan perpanjangan STNK menjadi terhambat. Dengan menghilangkan keharusan menampilkan KTP lama, pemilik kendaraan dapat mengurus administrasi tahunan secara lebih fleksibel, sekaligus mengurangi antrean di kantor Samsat.
Jadwal Implementasi
Kebijakan perpanjangan STNK tanpa KTP bersifat temporer dan berlaku sepanjang tahun 2026. Pada tahun 2027, otoritas kepolisian akan kembali menegakkan aturan standar, yang mengharuskan semua kendaraan memiliki data pemilik yang sesuai pada STNK. Oleh karena itu, periode 2026 dipandang sebagai “jembatan” untuk membantu masyarakat menghindari denda pajak yang menumpuk akibat kesulitan memperoleh KTP pemilik lama.
Landasan Hukum
Aturan dasar registrasi kendaraan tetap berpedoman pada Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021, khususnya Pasal 61 yang mensyaratkan lampiran KTP sesuai data kendaraan. Namun, melalui diskresi terbaru, Korlantas Polri memberikan kelonggaran sementara untuk kasus tertentu, dengan tetap menekankan verifikasi fisik kendaraan dan dokumen pendukung lainnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak menurunkan standar keamanan data maupun mencegah penyalahgunaan identitas.
Persyaratan Administratif
- STNK asli dan fotokopi.
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli sebagai bukti kepemilikan.
- Formulir pernyataan kepemilikan yang diisi di loket layanan.
- Permohonan blokir data pemilik lama untuk memutus kaitan pajak progresif.
- KTP pemohon atau pemilik baru sebagai identitas diri.
Setelah semua dokumen lengkap, pemohon wajib mengikuti prosedur cek fisik kendaraan bila masa berlaku STNK lima tahunan telah habis. Untuk perpanjangan tahunan, prosesnya lebih singkat karena dapat dilakukan di loket khusus program relaksasi ini. Sistem digital di Samsat juga mempercepat verifikasi, sehingga antrean tidak lagi menjadi kendala utama.
Pentingnya Balik Nama Sebelum 2027
Meskipun kebijakan ini memberikan kemudahan, pemerintah tetap mendorong pelaksanaan balik nama kendaraan (BBNKB II) sebelum tahun 2027. Beberapa daerah bahkan menghapus biaya balik nama untuk mendorong warga melaksanakan proses tersebut. Balik nama tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mempermudah proses klaim asuransi, penegakan hukum saat kecelakaan, dan penerimaan surat tilang melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Kendaraan yang masih atas nama orang lain berisiko diblokir STNK‑nya oleh pemilik lama, yang dapat menimbulkan masalah di masa depan.
Manfaat Ekonomi dan Sosial
Dengan membayar pajak tepat waktu melalui skema perpanjangan STNK tanpa KTP, pemilik kendaraan berkontribusi pada pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas publik. Selain itu, kendaraan dengan status pajak aktif dan dokumen lengkap memiliki nilai jual kembali yang lebih tinggi di pasar sekunder. Kebijakan ini juga mengurangi beban administrasi bagi masyarakat yang seringkali harus menghubungi pemilik lama yang sudah pindah atau sulit dijangkau.
Langkah Selanjutnya bagi Pemilik Kendaraan
Para pemilik kendaraan disarankan untuk segera memeriksa masa berlaku STNK melalui aplikasi Samsat Digital Nasional atau situs resmi Dinas Pendapatan Daerah setempat. Karena kebijakan ini hanya berlaku sampai akhir 2026, antrean diperkirakan akan memuncak menjelang penutupan program. Menggunakan kesempatan ini untuk mengurus perpanjangan sekaligus menyiapkan dokumen balik nama akan menghindarkan Anda dari denda serta masalah hukum di kemudian hari.
Secara keseluruhan, kebijakan perpanjangan STNK tanpa KTP pemilik lama merupakan langkah strategis yang menggabungkan kemudahan layanan publik dengan upaya menertibkan basis data kendaraan. Meskipun bersifat sementara, kebijakan ini memberikan ruang napas bagi pemilik kendaraan bekas untuk menyelesaikan kewajiban administrasi dan mempersiapkan proses balik nama secara lengkap sebelum regulasi yang lebih ketat kembali diterapkan pada tahun 2027.
