MA Darus Salam – Pengadilan Negeri (PN) Pati pada Senin (20/4/2026) menjatuhkan hukuman penjara tiga tahun kepada empat terdakwa yang terlibat dalam kasus Tongtek Maut di Desa Talun, Kecamatan Kayen. Putusan tersebut memicu reaksi keras dari keluarga korban yang merasa keadilan belum terpenuhi.
Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Wira Indra Bangsa bersama Hakim Anggota Muhammad Taofik dan Dicky Syarifudin. Karena terdakwa merupakan Anak Berkonflik dengan Hukum (APH), persidangan berlangsung di Ruang Sidang Anak dan dibatasi akses publik. Meskipun terbuka, penonton diharuskan mematuhi protokol khusus.
Berikut rangkuman amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim:
- Keempat terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama yang mengakibatkan kematian korban.
- Masing‑masing terdakwa dijatuhi pidana penjara tiga tahun yang akan dijalankan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo, Purworejo.
- Waktu penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Para terdakwa tetap ditahan sampai masa penahanan selesai.
- Permohonan restitusi dari orang tua korban ditolak karena dianggap memberatkan keluarga terdakwa.
Setelah keputusan diumumkan, suasana di depan PN Pati berubah menjadi tegang. Keluarga korban, diwakili oleh seorang remaja berinisial FD (18 tahun), langsung meluapkan kemarahan dengan mengeluarkan serapan dan memarahi para hakim serta petugas keamanan.
Kerumunan warga yang menyaksikan proses persidangan turut menunjukkan rasa kecewa. Beberapa di antaranya menangis, sementara yang lain menekankan bahwa hukuman tiga tahun jauh di bawah tuntutan jaksa yang mengusulkan enam tahun penjara. Bibi korban, Nailis Sa’adah, menegaskan bahwa keputusan tersebut mencerminkan “mati surinya” sistem peradilan di wilayah tersebut.
“Pada 20 April 2026, kami menyaksikan betapa bobroknya PN Pati. Pengadilan tidak mampu memberikan keadilan bagi rakyatnya,” ujar Nailis dengan nada tegas. Ia menambahkan bahwa empat pelaku hanya dijatuhi hukuman tiga tahun meski terbukti mengeroyok dan menusuk ponakannya dengan senjata tajam, sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenai proporsionalitas hukuman.
Ketegangan semakin memuncak ketika bus tahanan yang membawa terdakwa perlahan meninggalkan gerbang pengadilan. Simpatisan korban mengeluarkan botol air kemasan dan benda-benda lain ke arah kendaraan tersebut, meskipun barikade kepolisian telah dikerahkan secara ketat. Aksi tersebut mencerminkan frustrasi yang meluas di antara warga setempat.
Salah satu momen paling dramatis terjadi saat seorang ibu korban tiba‑tiba pingsan di tengah kerumunan, menandakan beban emosional yang tak tertahankan. Petugas medis segera menanganinya, namun insiden tersebut menambah intensitas situasi.
Pihak kepolisian yang berjaga melaporkan bahwa tidak ada tindakan kekerasan fisik yang signifikan terhadap hakim atau petugas, namun serapan verbal terus berlanjut selama beberapa menit setelah putusan dibacakan. Polisi menegaskan bahwa mereka akan menindak lanjuti setiap ancaman terhadap keamanan aparat peradilan.
Di luar ruang sidang, para pengacara terdakwa menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Mereka berargumen bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak mencerminkan beratnya kejahatan yang dilakukan, terutama mengingat fakta bahwa korban merupakan anggota keluarga terdekat.
Sementara itu, keluarga korban menegaskan bahwa mereka akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan mengajukan permohonan ganti rugi di luar proses pidana. Mereka menolak keputusan pengadilan yang menolak restitusi, menganggap kebijakan tersebut tidak adil bagi pihak yang mengalami kehilangan.
Kasus Tongtek Maut Talun kembali menyoroti tantangan sistem peradilan anak di Indonesia, terutama dalam menangani kasus kekerasan berat yang melibatkan pelaku di bawah umur. Observers hukum menilai bahwa mekanisme rehabilitasi di LPKA harus dipadukan dengan pertimbangan keadilan bagi korban dan keluarga.
Dengan latar belakang keputusan ini, masyarakat Pati dan sekitarnya menuntut transparansi lebih dalam proses peradilan serta evaluasi kebijakan restitusi. Kejadian ini diperkirakan akan menjadi bahan diskusi di kalangan legislatif daerah mengenai reformasi peradilan anak dan penegakan hukum yang lebih tegas.
Secara keseluruhan, putusan tiga tahun penjara bagi empat terdakwa Tongtek Maut di Talun menimbulkan perdebatan luas tentang proporsionalitas hukuman, hak korban, serta keefektifan sistem peradilan anak. Reaksi keras keluarga korban menandakan ketidakpuasan yang mendalam dan kemungkinan adanya proses banding serta langkah hukum tambahan di masa depan.
