MA Darus Salam – 16 April 2026 | Pemerintah Kabupaten Pati kembali menegaskan komitmen anti‑korupsi dengan menjalin kerja sama strategis bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan sosialisasi anti‑korupsi ini digelar pada Rabu 15 April 2026 di Pendopo Kabupaten Pati dan dihadiri secara penuh oleh Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, jajaran Forkopimda, serta perwakilan KPK.
Acara dimulai dengan sambutan resmi Plt Bupati yang menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai sejak fase perencanaan, bukan menunggu munculnya indikasi penyalahgunaan dana. “Kami ingin memastikan setiap langkah perencanaan, alokasi, hingga pelaksanaan anggaran berada di bawah pengawasan yang ketat,” ujar Risma Ardhi Chandra.
Perwakilan KPK dalam acara tersebut menjelaskan metodologi yang akan diimplementasikan bersama pemerintah kabupaten. Fokus utama terletak pada tiga pilar: peningkatan pengawasan keuangan, penguatan mekanisme pengendalian internal, dan edukasi berkelanjutan bagi pejabat serta aparatur desa.
Berikut rangkaian langkah konkret yang disepakati antara Pemkab Pati dan KPK:
- Penetapan tim gabungan yang terdiri dari unsur Forkopimda, Badan Pengawasan Keuangan Daerah (BPKD), dan KPK untuk melakukan audit berkala pada dokumen perencanaan APBD.
- Penerapan sistem pelaporan risiko korupsi secara real‑time melalui portal digital yang terintegrasi dengan sistem keuangan daerah.
- Penyelenggaraan pelatihan integritas bagi kepala daerah, perangkat daerah, serta perangkat desa, dengan materi yang menitikberatkan pada deteksi dini potensi penyimpangan.
- Pengembangan standar operasional prosedur (SOP) yang mengikat semua unit kerja dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk mekanisme verifikasi silang antara KPK dan BPKD.
- Evaluasi tahunan hasil pengawasan yang akan dipublikasikan dalam laporan transparansi daerah, memungkinkan masyarakat mengakses informasi secara terbuka.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi forum dialog, melainkan juga menjadi ajang demonstrasi praktik terbaik dalam mengelola dana publik. Salah satu contoh yang dipaparkan adalah penggunaan perangkat lunak analitik data keuangan untuk mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan. Dengan bantuan tim IT KPK, Pemkab Pati dapat menandai indikasi anomali secara otomatis, sehingga tindakan preventif dapat diambil lebih cepat.
Para peserta sosialisasi menanggapi positif inisiatif tersebut. Anggota Forkopimda menegaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci utama dalam menutup celah-celah yang selama ini dimanfaatkan oleh oknum korupsi. “Kita tidak bisa bekerja secara terisolasi. Sinergi dengan KPK memberi kami akses ke keahlian investigatif dan metodologi audit yang lebih mendalam,” kata salah satu anggota Forkopimda.
Selain itu, KPK menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan APBD. Mereka mengajak warga untuk melaporkan dugaan penyimpangan melalui aplikasi pengaduan yang telah disederhanakan. Dengan begitu, mekanisme pengawasan tidak hanya terpusat pada institusi pemerintah, melainkan meluas ke seluruh lapisan masyarakat.
Pemkab Pati juga berencana mengintegrasikan hasil pengawasan ke dalam perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD). Hal ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan bebas dari intervensi korupsi. Integrasi data pengawasan ke dalam perencanaan memungkinkan alokasi anggaran yang lebih akurat, mengurangi ruang gerak praktik korupsi yang biasanya muncul pada tahap prioritas penetapan program.
Secara keseluruhan, kerja sama antara Pemkab Pati dan KPK mencerminkan langkah progresif dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. Dengan menitikberatkan pada pengawasan sejak perencanaan, pemerintah daerah berupaya menurunkan tingkat korupsi secara signifikan, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan bahwa dana APBD dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.
Keberhasilan inisiatif ini akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, keterbukaan informasi, serta partisipasi aktif semua pemangku kepentingan. Jika dapat dijalankan dengan disiplin, model kolaboratif ini berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya memerangi korupsi sejak akar perencanaan.
