MA Darus Salam – 16 April 2026 | PATI, 14 April 2026 – Menjelang Musyawarah Cabang (Muscab) PKB Kabupaten Pati yang dijadwalkan pada Kamis, 16 April 2026, persaingan internal partai memanas. Sejumlah kader senior dan muda menegaskan keengganan mereka untuk menerima calon ketua DPC PKB Pati yang tidak berasal dari kalangan kader tulen. Penolakan ini menyoroti dinamika internal partai menjelang pemilihan pimpinan tingkat kabupaten.
Kader senior bernama Samu’in Wage, yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Wali Cabang (MWC) NU Margoyoso, menegaskan pentingnya mengisi posisi Ketua DPC PKB Pati dengan kader yang telah teruji loyalitas dan integritasnya. “Posisi strategis seperti ketua DPC harus diisi oleh kader tulen, bukan sekadar nama yang dibawa oleh kekuatan logistik atau politik luar,” ujar Samu’in dalam sebuah pertemuan informal di kantor DPC.
Ia menambahkan, “Kader harus diposisikan di atas uang. Prinsip ini harus dimulai dari sekarang,” menegaskan kiai tersebut, menyoroti bahwa partai harus menempatkan kepentingan ideologis di atas pertimbangan material. Pernyataan ini mendapat dukungan dari kader muda, Nasikun, yang juga mengajukan kriteria ketat bagi calon pemimpin.
Nasikun, yang merupakan salah satu aktivis muda PKB Pati, menguraikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon ketua. “Kami mengharapkan kompetensi yang terbentuk melalui kaderisasi yang runut, kemampuan mengayomi, komunikatif terhadap kader dan pengurus, terbuka, berwawasan luas, kredibel, serta memiliki kepemimpinan yang mumpuni,” tegasnya. Ia menekankan pentingnya proses seleksi yang transparan dan berbasis pada prestasi serta dedikasi pada partai.
Isu ini muncul setelah munculnya sejumlah nama yang dipertimbangkan sebagai calon pemimpin DPC PKB Pati lima tahun ke depan. Di antara nama-nama tersebut terdapat Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, yang dianggap memiliki basis politik yang kuat di luar struktur partai. Selain itu, muncul pula nama Ketua DPC PKB Pati saat ini, Syaifulah Rizal (Gus Rizal), anggota DPRD Jawa Tengah Sugiarto, serta anggota DPRD Pati Kastomo, dan Sekretaris DPC PKB Pati Ahmad Husain.
Penampilan nama-nama eksternal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan kader bahwa proses pemilihan dapat terdistorsi oleh pengaruh eksternal. “Kami takut keputusan akan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau logistik, bukan oleh komitmen pada nilai-nilai PKB,” ungkap seorang kader yang meminta tidak disebutkan namanya.
Pengamat politik lokal, Dr. Hadi Sutrisno, mencatat bahwa dinamika semacam ini bukan hal baru dalam partai-partai politik di Indonesia. “Muscab menjadi ajang penting bagi partai untuk memperkuat basis internalnya. Ketika calon luar masuk, biasanya menandakan adanya upaya koalisi atau pergeseran kekuasaan di tingkat kabupaten,” jelasnya. Ia menambahkan, bahwa jika PKB Pati tidak mampu menegakkan prinsip kaderisasi, risiko fragmentasi internal akan semakin besar.
- Penolakan utama datang dari kader senior dan muda yang menuntut kader tulen.
- Kriteria calon ketua mencakup loyalitas, kompetensi, keterbukaan, dan kepemimpinan.
- Nama-nama eksternal yang muncul: Risma Ardhi Chandra, Syaifulah Rizal, Sugiarto, Kastomo, Ahmad Husain.
- Potensi dampak: Fragmentasi internal dan pengaruh logistik eksternal.
Sejumlah pihak dalam partai mengusulkan solusi alternatif, antara lain dengan menyelenggarakan proses seleksi internal yang lebih terbuka, melibatkan seluruh anggota DPC dalam rapat pleno, serta menetapkan mekanisme verifikasi latar belakang calon. Usulan ini diharapkan dapat menenangkan ketegangan dan memastikan Muscab berjalan lancar.
Sementara itu, Samu’in Wage menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan anggota DPC. “Kami menyerahkan hak suara kepada kader yang hadir pada Muscab. Jika mayoritas memilih kader tulen, itu akan menjadi mandat kuat untuk menjaga integritas partai,” tuturnya.
Musyawarah Cabang PKB Pati yang dijadwalkan pada 16 April 2026 diperkirakan akan menjadi ajang penting dalam menentukan arah partai selama lima tahun ke depan. Hasilnya tidak hanya akan mempengaruhi struktur kepengurusan, tetapi juga strategi politik PKB di tingkat kabupaten menjelang pemilu mendatang.
Dengan tekanan dari dalam, partai dihadapkan pada pilihan antara mempertahankan tradisi kaderisasi atau membuka pintu bagi tokoh eksternal yang memiliki jaringan politik luas. Keputusan yang diambil pada Muscab nanti akan menjadi indikator sejauh mana PKB Pati menegakkan prinsip-prinsip internalnya di tengah dinamika politik yang semakin kompleks.
